Program 3 Juta Rumah Tetap Jadi Prioritas Prabowo Meski Belum Capai Target Tahun Ini
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah tetap menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto meskipun target pembangunannya belum bisa rampung pada tahun ini.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala PCO Hasan Nasbi merespons perihal pernyataan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun ini.
“Saya belum baca pernyataan Bang Fahri, tapi 3 juta rumah itu program prioritas presiden,” ujar Hasan saat ditemui dalam acara Konferensi Pers di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Lebih lanjut, Hasan pun membeberkan bahwa Kementerian PKP selalu berkoordinasi dengan Prabowo. Sehingga, menurut Hasan, program ini masih sesuai dengan rencana.
"Lho kan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman selalu rapat dengan Presiden. Jadi begini, saya belum baca pernyataan itu sehingga saya belum bisa menanggapi pernyataan itu. Yang jelas, perumahan adalah bagian dari program prioritas Presiden. Itu saja yang bisa saya sampaikan,” ungkap Hasan.
Di sisi lain, Hasan memastikan jika progres program tersebut berjalan bagus. Berdasarkan data Kementerian PKP, sudah lebih dari 200.000 unit rumah yang telah akad untuk dijadikan rumah layak huni.
“Kalau data-data kementerian perumahan sudah lebih dari 200.000 yang sudah akad untuk dijadikan rumah. Jadi saya rasa progresnya bagus,” pungkas Hasan.
Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih (belum tercapai), tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum) masih nol gitu," kata Fahri saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan rapat koordinasi, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Fahri juga menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP. Bahkan, dia mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggaranya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian PKP, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
"Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita," tambah Wamen Fahri.
Sejalan dengan hal itu, Fahri menyebut Menko AHY dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja program 3 juta rumah. "Tadi Menko (responsnya) akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko," pungkasnya.