Prabowo Perintahkan Bangun 2.000 Rumah di Papua, Menteri Ara: Kita Survei
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membangun 2.000 rumah di Papua.
Merespons hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bakal segera survei ke lokasi sebelum pembangunannya dilakukan. Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, rencana pembangunan ribuan rumah layak huni tersebut sudah dikonsultasikan dengan stakeholder terkait, seperti Pemprov Papua dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga aparat penegak hukum.
"Kami baru dapat arahan dari Presiden untuk membangun ada 2.000 rumah di Papua, sehingga kami juga mohon pendampingan,” kata Ara kepada wartawan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Meski demikian, Ara belum dapat memastikan bentuk rumah yang akan dibangun di Papua itu apakah dalam bentuk vertikal atau tapak, serta peruntukannya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau bukan. Menurutnya, detail tersebut nantinya akan diputuskan setelah survei dilakukan.
"Paling lama lusa (mulai survei). Karena timnya kita akan tinjau lengkap, akan survei di semua Kabupaten yang nanti koordinasi langsung dengan gubernur. Pokoknya minggu ini mereka langsung mulai survei," ungkap Ara.
Dalam kesempatan ini, Ara juga mengungkap materi pembicaraan saat bertemu dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh pada hari ini. Ara mengatakan, pertemuan itu membahas penyelesaian revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, perbaikan rumah untuk mantan pejuang Timor-Timur di Kupang, NTT, sampai persoalan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau renovasi rumah.
"Kami juga sudah dapat arahan bisa dijalankan, ya. Karena kami kan organisasi baru, baru menata SDM, baru mengatur tata keolah aturan, ya. Jadi bisa dijalankan dan didampingi oleh BPKP," ujar Ara.
Sebelumnya, Menteri Ara telah mengajukan permohonan untuk pembukaan blokir anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025 senilai Rp 1,8 triliun. Permohonan tersebut diajukannya dalam rapat dengan Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025) lalu.
"Kami mohon diperkenankan untuk membuka blokir anggaran DIPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun," kata Ara beberapa waktu lalu.
Menurut Ara, anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa program prioritas, seperti pemanfaatan multi-years contract (MYC) pembangunan rumah susun (rusun) di Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp 910,30 miliar, revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran senilai Rp 86,83 miliar, serta kelanjutan pembangunan rusun di daerah otonomi baru (DOB) Papua yang membutuhkan alokasi Rp 136,92 miliar.
Ara juga menjelaskan, revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran bertujuan agar fasilitas tersebut layak huni dan siap pakai, seperti halnya Wisma Atlet di Pademangan.
"Selanjutnya, pembangunan rusun DOB Papua sebesar Rp 136,92 miliar. Tapi ini untuk yang Papua, nanti kami mohon tanggal 21 atau 22 (Juli 2025), saya bersama Wakil Ketua Komisi V DPR, Pak Roberth, akan bertemu dengan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) untuk memastikan itu secara keamanan bisa dijalankan atau tidak," katanya.