Soal Lelang Frekuensi, Telkomsel Dukung Skema 'Win-Win Solution'
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menanggapi wacana lelang frekuensi yang tengah digodok Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Telkomsel menyatakan sikap terbuka dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah. Operator pelat merah ini menilai pentingnya diskusi bersama agar kebijakan berjalan adil dan berkelanjutan bagi industri.
"Ya kita ikutin pemerintah aja lah. Harus didiskusikan kan, harus win-win kan. Antara industri dengan peraturan kita harus win-win. Semangatnya itu," ujar VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H Bramono, di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Sebelumnya ada wacana distribusi frekuensi secara adil dan proporsional yang turut didorong oleh operator lain seperti XLSmart dan Indosat Ooredoo Hutchison. Mereka menilai alokasi spektrum berbasis kebutuhan dan kemampuan lebih efisien dibanding sistem lelang murni.
Baca Juga
Telkomsel (TSEL) Siap 'Gotong Royong' Sukseskan Program Sekolah Rakyat
Model ini diusulkan melalui skema spectrum sharing, alokasi dinamis, dan reformulasi Biaya Hak Penggunaan (BHP) yang mempertimbangkan kemampuan finansial operator. Tujuannya agar pembangunan jaringan tetap berkelanjutan dan akses digital makin merata di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, pengamat teknologi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi juga menyarankan agar frekuensi sebaiknya dibagi sesuai kemampuan operator. "(jika dibagi) Dananya dapat dialokasikan operator untuk membangun infrastruktur misalnya," katanya kepada investortrust.id beberapa waktu lalu.
Menyoal dorongan Kemenkomdigi untuk operator membangun jaringan di wilayah blank spot, Telkomsel menegaskan komitmen dan pentingan kolaborasi dari semua pihak.
Baca Juga
Luncurkan Simpati TikTok, Telkomsel Bidik Pasar Kreator dan UMKM Digital
Saki menyebut bahwa Telkomsel telah menjangkau 97% populasi Indonesia lewat jaringan yang dimilikinya saat ini. Namun, pembangunan infrastruktur di wilayah 3T tetap membutuhkan kerja sama erat dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan.
"Yang di luar itu, misalnya di daerah 3T, nah ini kan kita harus banyak ngobrol dengan semua stakeholders. Untuk menyelesaikan ini bersama-sama lah dengan pemerintah," tutupnya.