OIKN Minta Tambahan Rp 21,1 Triliun untuk 2026, Proyek Apa Saja yang Bakal Dibangun?
Poin Penting
|
BOGOR, investortrust.id — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 21,1 triliun untuk APBN Tahun Anggaran (TA) 2026 guna mendukung pembangunan tahap II ‘Kota Dunia untuk Semua’.
Mulanya, Basuki menjelaskan, kebutuhan total anggaran Otorita IKN hingga 2028 telah ditetapkan sebesar Rp 48,8 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan tahap II yang meliputi perkantoran dan hunian legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya, yang mulai dilaksanakan pada 2025.
Baca Juga
“Kebutuhan anggaran Otorita IKN sampai 2028 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sejak Januari itu adalah Rp 48,8 triliun untuk membangun IKN tahap II,” kata Basuki melalui pantauan YouTube TV Parlemen, dikutip Selasa (8/7/2025).
Untuk TA 2026, tambah Basuki, Otorita IKN sebelumnya telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 5,05 triliun. Namun, seiring penyesuaian kebutuhan proyek, Otorita mengajukan tambahan sebesar Rp 16,13 triliun sehingga total usulan anggaran menjadi Rp 21,1 triliun.
“Sehubungan penyesuaian tersebut, Otorita IKN mengajukan tambahan anggaran TA 2026 dari Rp 5,05 triliun, mohon tambahan Rp 16,13 triliun. Kami juga telah sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) melalui surat kami Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 pada tanggal 4 Juli 2025,” ungkap Basuki.
Pembangunan IKN dilakukan oleh tiga lembaga utama, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyelesaikan pekerjaan, seperti jalan tol, masjid, istana wakil presiden, dan jalan di kawasan yang belum selesai. Kemudian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyelesaikan hunian masyarakat IKN.
Baca Juga
Jalan-jalan di IKN, Yuk Intip Gedung Megah Sambil Belajar Eco Lifestyle di Kota Masa Depan
"Sedangkan Otorita IKN mengerjakan yang benar-benar baru dan memulai dengan lelang. Jadi, yang baru lelang dijalankan sebelumnya oleh Otorita IKN. Kami sudah melaksanakannya dan sekarang dilaksanakan di lapangan berupa jalan di kawasan KIPP," jelas Basuki.
Pada 2025, pihaknya akan kembali membangun perkantoran dan hunian legislatif-yudikatif serta ekosistemnya. Selain itu, OIKN melanjutkan pembangunan akses jalan di BP1 menuju BP2 dan BP3 untuk mendukung iklim investasi di IKN. "Jadi ini dilakukan untuk melayani para investor yang akan membangun di sana," pungkas Basuki.