Menteri Ara Libatkan UI Kaji Program Perumahan, Termasuk FLPP dan BSPS
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima kunjungan Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah. Keduanya membahas rencana kerja sama kajian akademik terkait program perumahan nasional, termasuk 3 juta rumah.
Dalam pertemuan itu, Menteri PKP meminta UI melakukan kajian dan penelitian berbagai program perumahan yang dijalankan kementeriannya, termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Baca Juga
BP Tapera Bidik Kuota FLPP Terserap Semua di Akhir Semester I-2025
“Kami ingin ada kajian dari UI terhadap program perumahan di Indonesia, termasuk dari sisi prosedur, sistem, anggaran, dan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian PKP,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (20/6/2025).
Ia menegaskan, Kementerian PKP tidak akan melakukan intervensi kajian tersebut agar hasilnya objektif dan sesuai kondisi di lapangan. Kajian ini diharapkan menjadi masukan, evaluasi, dan peningkatan kinerja kementerian, serta mendukung pencapaian target program 3 juta rumah.
Melalui kolaborasi ini, UI diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi, termasuk kajian dampak ekonomi program FLPP dan BSPS. Fokus kajian, antara lain penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, serta identifikasi praktik pungutan liar dalam sektor perumahan.
Rektor UI Heri Hermansyah menyampaikan, pihaknya berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan kajian tersebut. “Kami akan menyusun proposal penelitian dengan melibatkan sejumlah fakultas terkait di UI,” ujar Heri.
Baca Juga
Sebelumnya, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhamad mengungkapkan, masih ditemukan pungutan liar (pungli) saat mengurus perizinan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Padahal menurutnya sudah jelas-jelas ada tulisan 'dilarang memungut'.
Hal ini dialaminya sendiri saat membangun perumahan subsidi di kawasan Serang, Banten dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Wah itu luar biasa sekali. Pungutan yang merajalela di sana itu kalau kita buatkan jalan masuk, itu mewah pasti jalan yang masuk ke rumah subsidi," katanya saat rapat dengan Komisi V DPR di gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025) lalu.