Jadi Ketum Baru HKI, Akhmad Maruf Usul Pembentukan Badan Kawasan Industri Nasional

JAKARTA, investortrust.id - Akhmad Maruf Maulana terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) 2025-2029. Ia juga diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin Indonesia.

Usai terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Nasional HKI (Munas IX), Maruf berkomitmen kalau kepemimpinannya masih melanjutkan program-program sebelumnya untuk baik dalam hal advokasi kebijakan pemerintah, peningkatan daya saing kawasan, hingga kolaborasi lintas sektor.

Pasalnya, Maruf menilai, kawasan industri merupakan salah satu motor penggerak utama dalam perekonomian nasional dan bukan semata-mata entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Lebih dari itu, kawasan industri adalah instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional.

"Ia adalah pusat pertumbuhan, pencipta lapangan kerja, penggerak industri turunan, serta jembatan penting bagi transfer teknologi dan peningkatan daya saing bangsa," ucap Maruf pada konferensi pers, Rabu (18/6/2025).

Baca Juga

Demi Tarik Investasi Baru Menperin Minta Kawasan Industri Bebas Bebas dari Premanisme  

Dalam menghadapi tantangan global yang terjadi saat ini, Marif mengatakan, HKI memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan kawasan industri yang mampu meyakinkan para investor global bahwa Indonesia adalah pilihan yang tepat.

"Kami ingin menunjukkan bahwa berinvestasi di Indonesia tidak hanya menjanjikan pasar yang besar, tetapi juga memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan efisiensi biaya, termasuk dalam aspek perizinan, infrastruktur, dan dukungan regulasi," paparnya.

Untuk menciptakan hal tersebut diatas, maka menurut Maruf kelembagaan khusus yang menangani Kawasan industri dan kami mengusulkan pembentukan Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) yang dapat menjawab tantangan-tantangan investasi di kawasan industri.

"BKIN dapat dilekatkan dalam Kementerian yang secara khusus menjadi pembina teknis Kawasan industri yaitu Kementerian Perindustrian," ungkap Maruf.