Respons Perang Tarif, Asosiasi Tekstil Tolak Relaksasi Impor
JAKARTA, investortrust.id – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menolak relaksasi impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang diwacanakan pemerintah dan sejumlah kalangan guna merespons perang tarif yang dikobarkan Presiden AS, Donald Trump.
“Dampak negatif perubahan tarif dagang yang dikenakan Donald Trump sebetulnya dapat diredam, tergantung bagaimana cara pemerintah Indonesia menyikapinya,” kata Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta dalam konferensi pers secara daring, Jumat (4/4/2025).
API dan APSyFI mengingatkan, pemerintah harus merespons kebijakan tarif Donald Trump dengan mengeluarkan kebijakan yang tepat. Jika tidak, ekspor tekstil bisa tertekan, bahkan industri TPT di dalam negeri bisa terpuruk. “Dua poin ini sangat penting untuk disikapi pemerintah,” tandas Redma.
Baca Juga
Asosiasi Tekstil Beberkan Dampak Buruk Proteksionisme Trump bagi Industri RI
Redma Gita menambahkan, tarif resiprositas yang diberlakukan Donald Trump secara mendadak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku industri TPT.
“Biasanya masa tenggangnya lama, ini masa tenggangnya nggak sampai seminggu, sudah langsung berlaku. Ini akan memengaruhi banyak perdagangan Indonesia dengan AS, khususnya tekstil,” ujar dia.
Dia menjelaskan, 35-40% ekspor TPT Indonesia, seperti benang, kain, dan pakaian jadi ditujukan ke AS. Bahkan, 60-70% pakaian jadi Indonesia diekspor ke Negeri Paman Sam. Indonesia menjadi pemasok pakaian jadi ke-5 bagi AS, setelah China, India, VIetnam, dan Bangladesh.
“Jadi, sebetulnya posisi kita sangat-sangat baik di sana. Tetapi dengan adanya resiprokal tarif ini tentu akan banyak perubahan yang terjadi di sana,” tegas Redma.
API dan APSyFI memperkirakan Donald Trump menempuh kebijakan kontroversial itu untuk mengurangi defisit perdagangan AS dengan para mitra dagangnya, termasukIndonesia. Bahkan, AS menghendaki surplus.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus perdagangan Indonesia dengan AS pada 2024 hampir mencapai US$ 17 miliar. Sedangkan menurut data Gedung Putih, defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai US$ 18 miliar.
Redma mengakui, defisit perdagangan AS dengan Indonesia cukup besar, meski jauh di bawah defisit perdagangan AS dengan China dan Vietnam yang melampaui US$ 100 miliar.
“Target AS adalah mengurangi defisit perdagangan. Jangan sampai ada isu bahwa pemerintah AS ingin mengurangi trade barrier. Ini juga misleading,” tutur Redma.
Relaksasi Impor Bukan Solusi
API dan APSyFI menyatakan, relaksasi impor hingga pelonggaran tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bukan solusi untuk menghadapi kenaikan tarif dagang AS.
“Ada beberapa isu di luar sana bahwa Indonesia akan menyikapi perang dagang AS dengan menghapus atau mengurangi syarat atau merelaksasi impor. Ini salah besar. Ada juga isu kita akan melonggarkan aturan TKDN. Dua poin yang menurut kami justru akan merugikan kita,” papar dia.
Tarif resiprositas yang diberlakukan Donald Trump,menurut Redma, akan mengubah peta perdagangan TPT dunia dan menekan semua negara produsen. Negara-negara produsen akan mencari alternatif pasar lain, sehingga Indonesia dikhawatirkan menjadi target ekspor barang-barang dari China, India, Vietnam, Bangladesh, termasuk Myanmar dan Kamboja.
“Jadi, yang dapat tarif besar itu kan bukan cuma Indonesia. China lebih besar, Vietnam besar, juga Bangladesh. India pun kena tarif yang sama. Artinya mereka akan kesulitan mengekspor ke AS,” ucap dia.
Baca Juga
BPS Sebut Industri Tekstil Melesat 7,43%, Melebihi Pertumbuhan Ekonomi
Redma Gita mengungkapkan, ketika negara-negara tersebut sulit mengekspor TPT ke AS, mereka akan mengalihkan ekspor ke negara lain. Indonesia, dengan jumlah penduduk dan tingkat konsumsi besar, berpotensi menjadi sasaran ekspor TPT negara-negara yang terdampak tarif resiprokal AS.
Karena itu, menurut dia, akan menjadi kesalahan besar jika pemerintah menyikapi aksi Trump tersebut dengan merelaksasi impor. Soalnya, di satu sisi, ekspor TPT Indonesia ke AS bakal berkurang akibat tarif tinggi yang diterapkan Trump. Di sisi lain, impor TPT ke Indonesia bakal meningkat akibat relaksasi.
“Itu akan menambah pukulan bagi industri TPT yang bisa berdampak pada PHK massal. Akan terjadi percepatan PHK. Jadi, tren kemarin memang ada PHK, ini bisa lebih kencang lagi PHK-nya. Makanya jangan sampai ada salah kebijakan,” tegas Redma.