Menteri Ara Sebut Peta Jalan Program 3 Juta Rumah Sudah Siap Dipresentasikan ke DPR
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku sudah menyiapkan peta jalan program 3 juta rumah dan akan dipresentasikan pada rapat bersama Komisi V DPR mendatang.
''Sudah, sudah siap. (peta jalan program 3 juta rumah dipublikasi) Ya, nanti pada saat diagendakan oleh (Komisi V) DPR,'' kata Ara saat peluncuran logo Kementerian PKP di auditorium Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025) malam.
Ara menambahkan, pihaknya juga siap apabila diberikan masukan anggota Komisi V DPR terkait peta jalan program 3 juta rumah. 'Kita kan memang sudah siap dari kapan hari, (DPR) bikin saja pembahasan peta jalan. Nanti kalau peta jalan ada perubahan, kita juga siap. Kita juga banyak kok dapat masukan bagus dari DPR, dan kita bersedia loh,'' ujar dia.
Baca Juga
Pengembang Kritik Kementerian PKP, Menteri Ara: Harusnya Data Dibalas dengan Data
Dikatakan Ara, salah satu saran Komisi V DPR adalah pentingnya perumahan di pesisir sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. ''Saya senang sekali kalau bisa bahas bersama (anggota DPR). Bahkan, masukan teman DPR itu bagus sekali, misalnya kita membangun, membagi, memberikan perhatian besar kepada (program) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi pesisir,'' ucap Ara.
Sebagai informasi, para pengembang perumahan akan melayangkan surat pekan ini ke Presiden Prabowo Subianto untuk menuntut kejelasan terkait Asta Cita program 3 juta rumah.
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan, ketidakjelasan kelanjutan program 3 juta rumah di bawah tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) justru membuat pasar properti kurang kondusif.
“Kita minggu ini akan bersurat kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan, mungkin (percepatan) blueprint-nya (peta jalan program 3 juta rumah), skemanya, bahkan komitmen kita untuk menjadi bagian pengentasan kemiskinan melalui sektor perumahan,” kata Joko saat konferensi pers lima asosiasi pengembang perumahan di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Joko menambahkan, sektor properti sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi patut diprioritaskan karena setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. “Sektor ini juga memiliki keterkaitan dengan hampir 185 industri lainnya di sektor riil, sehingga membawa dampak besar bagi perekonomian,” tambah dia.
Tak hanya itu, Joko juga menyampaikan, sektor perumahan juga telah memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Di antaranya, kontribusi produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14%, berkontribusi pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9%, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35%-55%, hingga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang.
“Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8%, serta menekan stunting seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto,” tutur dia.
Baca Juga
Berikut 4 sikap dari para pengembang properti yang akan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto:
- Pengembang tengah mendorong skema rumah subsidi alternatif yang setara dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bersama kurang lebih 5 bank terkait skema pembiayaannya;
- Pengembang memohon adanya ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memperjelas peta jalan program 3 juta rumah;
- Pengembang perumahan akan menyelesaikan proyek FLPP yang sedang berjalan, dan selanjutnya menunggu arahan Presiden Prabowo atau Ketua Satgas Perumahan atas keberlanjutan program 3 juta rumah dan FLPP;
- Pengembang mendesak pemerintah agar membuat iklim dan suasana kebersamaan yang kompak, tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu mengingat arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia butuh persatuan dalam melakukan pembangunan.