Menteri Ara Ungkap PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) 'Groundbreaking' Rumah MBR Maret 2025
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, perusahaan milik Garibaldi Thohir (Boy Thohir) yakni PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) anak usaha Adaro Group akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Maret 2025.
“Rencananya (groundbreaking) bulan depan (perusahaan) Pak Boy Thohir. Nanti, Sabtu (8/2/2025), saya ketemu Boy Thohir dari Adaro,” ungkap Ara, sapaan akrab Maruarar saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (6/2/2024).
Baca Juga
Badan Bank Tanah Miliki 5 Titik Potensi Lahan buat Perumahan MBR, Ada di Jakarta?
Namun, Ara tidak memeerinci jumlah rumah MBR hingga luas lahan yang akan dibangun Adaro Group di Kalimantan Selatan.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Maruarar mengatakan, AADI akan membangun proyek perumahan untuk mendorong program 3 juta rumah seperti yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto.
“Saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi dengan saya, kemungkinannya Berau di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan. Ini akan membuat semangat gotong-royong, dari yang besar membantu rakyat yang belum punya rumah,” kata Ara di kawasan transit-oriented development (TOD) Stasiun Pondok Cina, Depok, Rabu (27/11/2024) lalu.
Ia mengeklaim, Agung Sedayu Grup milik Aguan sudah mulai membangun kawasan permukiman di Tangerang, Banten. “Kalau 1 November (2024), Agung Sedayu sudah mulai membangun di Tangerang. Tanah dari perusahaan saya, yang bangun Agung Sedayu, yang isi (perumahan) Agung Sedayu,” tambah Ara.
Adapun perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan dana CSR untuk mendukung pembangunan hunian tetap, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga
Badan Bank Tanah Siapkan 120 Ha Lahan buat Perumahan MBR di Penajam Eco City
Ara menyebut, upaya menggandeng para konglomerat ini merupakan terobosan untuk menyokong pembangunan 3 juta rumah setahun, serta menambal APBN yang hanya mengalokasikan Rp 5 triliun.
“Kalau pakai dana pemerintah, tahun lalu saya dapat paling sekitar Rp 14 triliun, hanya bisa bangun paling 200.000 rumah lebih. Tahun ini dananya kurang, paling Rp 5 triliun. Kalau pakai anggaran saja, sudah pasti enggak tercapai. Jadi kita mesti terobosan,” tutur dia.