Menteri Dody Bicara Program Swasembada Pangan, Ada Update Pembangunan IKN?

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo bersama jajarannya terus mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

Meski swasembada pangan menjadi program prioritas Presiden Prabowo, pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digadang-gadang menjadi ibu kota baru Indonesia.

Dikatakan Dody, meskipun pesan utama dari Presiden ke-8 RI tersebut adalah ketahanan pangan, pihaknya bersama Otorita IKN (OIKN) tetap akan melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan jadwal yang terkontrak.

“IKN tetap kita proses. Cuman kan fokusnya kita sekarang lebih ke arah ketahanan pangan, lebih utama lagi urusannya swasembada pangan,” kata Dody saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Terpisah, Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto menjelaskan, salah satu prioritas OIKN adalah pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) dengan bantuan fitur dari aplikasi IKNOW yakni Pindah Nusantara (Pintara).

Baca Juga

Ini Sederet Komoditas yang Bakal Digarap Menko Zulhas demi Swasembada Pangan

“Otorita IKN sudah menyiapkan aplikasi untuk nanti pemindahan ASN yang akan menjadi pionir dulu ke sana. Sehingga nanti kita bisa memetakan sebetulnya kebutuhan riil,” kata Bimo.

Bimo menambahkan, Otorita IKN juga akan terus menggenjot pembangunan gedung-gedung kantor hingga sarana dan prasarana pendukung kehidupan bermasyarakat di IKN.

“Kami masih bersinergi dengan kementerian/lembaga yang masih melakukan pembangunan di sana. Sehingga nanti sewaktu kita melakukan pemanfaatannya, begitu sudah dilakukan pemindahtanganan kepada Otorita IKN, kita nanti akan meneruskan untuk pengelolaannya,” tambah dia.

Sebelumnya, Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis H Sumadilaga memaparkan progres terbaru dari pembangunan IKN. Menurutnya, rata-rata pekerjaan konstruksi di seluruh tahapan kontrak telah mencapai 87%.

“Sampai dengan tahun 2024, terdapat 51 pemrakarsa yang telah melakukan groundbreaking di Ibu Kota Negara (Nusantara). Dari seluruh pemrakarsa tersebut, telah dibangun 16 paket pekerjaan konstruksi dengan progres rata-rata 87%,” paparnya saat rapat kerja bersama Komisi II DPR.

Baca Juga

Nusantara Infrastructure Gagas Program Kolaborasi untuk Tekan Stunting di Makassar

Adapun sejumlah bangunan dari pihak swasta yang telah rampung yakni Hotel Nusantara, Telkom Smart Office, PLTS IKN 5 megawatt (MW), dan pusat pelatihan PSSI. Lebih lanjut, bangunan yang belum selesai dibangun oleh pihak swasta, di antaranya hotel dan rumah sakit.

Danis turut memperinci progres fisik infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR periode Kepresidenan Joko Widodo (Jokowi). Di mana kawasan kepresidenan di KIPP IKN, terdiri dari Istana Garuda dengan progres sekitar 99,1%, Istana Negara dan lapangan upacara (87,6%), Kantor Sekretariat Presiden (94%), dan Kantor Sekretariat Negara (99,1%).

“Ini (kawasan kepresidenan) secara rata-rata sudah di atas 95%,” ucap dia.

Sedangkan progres fisik Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), lanjut Danis, masih mengacu pada saat pemerintahan era Presiden Jokowi yang berjumlah 16 gedung dari Kantor Kemenko I - IV.

Dalam laporannya, progres fisik Kantor Kemenko I sudah 94%, Kemenko II (61,2%), Kemenko III (85,4%), dan Kemenko IV (92,1%).

Ia melanjutkan, progres pembangunan rumah susun (rusun) ASN - Hankam akan ada 47 tower nantinya. Namun, hingga akhir Desember 2024 hanya ada 40 tower yang akan rampung, dengan rincian progres seperti rusun ASN I sudah 87,7%, rusun ASN II (78,6%), rusun ASN III (79,5%), dan rusun ASN IV (83,9%).

“Kemudian rumah susun ASN 1 sampai dengan 4 ini terdiri dari 47 tower. Diharapkan mungkin sekitar Desember ini 40 tower itu akan selesai dan sebagian sudah digunakan,” imbuh Danis.

Selanjutnya, progres fisik rumah tapak jabatan menteri (RTJM) telah mencapai 93,9%. “Jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah 36 rumah saat ini, jadi kembali mengacu pada yang lain,” ujar Danis

Danis juga mengungkapkan, saat ini masih ada beberapa bangunan yang telah masuk tahap persiapan atau tahapan pembangunan awal, seperti Istana Wakil Presiden, Kantor Kemenhan, Kantor BIN, Masjid Negara, hingga area legislatif dan yudikatif.

"Kemudian ada juga sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo) yaitu area legislatif dan juga yudikatif yang diharapkan bisa selesai di 2028,” tutup dia.