Dapat Mandat dari Jokowi, Ini yang Jadi Fokus Bahlil dalam Menata Sektor ESDM
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengaku diberi mandat oleh Presiden Jokowi untuk memperbaiki tata kelola sektor ESDM.
Meski baru dilantik pada Agustus 2024, Bahlil tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk tidak melakukan penataan ke arah yang lebih baik.
"Tuntutan perintah dari Pak Presiden Jokowi, ESDM harus tancap gas karena saya melanjutkan apa yang sudah dilakukan pemimpin terdahulu, Pak Arifin. Yang sudah baik saya lanjutkan, yang belum kita perbaiki," kata Bahlil dalam keterangan resmi, Sabtu (28/9/2024).
Baca Juga
Minerba Masih Jadi Komoditas Unggulan, Bahlil Tekankan Pentingnya Pengelolaan Tambang Berkelanjutan
Bahlil menyebutkan, penataan dimaksud di antaranya agar produksi (lifting) minyak bumi naik, mengingat konsumsi minyak per hari mencapai 1,5-1,6 juta barel minyak per hari (BOPD). Sedangkan lifting minyak nasional hanya sekitar600 ribu BOPD. Alhasil, impor minyak membengkak dan menguraas devisa negara.
Untuk mengatasi permasalahan lifting minyak yang rendah, menurut Bahlil, upaya yang dilakukan antara lain mereaktivasi sumur-sumur yang vakum (idle) agar bisa berproduski kembali.
“Kemudian mengintervensi sumur existing dengan menerapkan teknologi-teknologi sehingga diharapkan ada kenaikan produksi, seperti yang dilakukan Pertamina di Blok Rokan, Riau, dengan memanfaatkan teknologi enhanced oil recovery (EOR),” papar dia.
Bahlil Lahadalia mengungkapkan, penataan percepatan perizinan juga menjadi salah satu fokusnya. Izin eksplorasi minyak dan gas bumi butuh 300 izin.
"Bayangkan kalau (mengurus) izinnya satu izin satu hari, satu tahun baru urus izin. Kalau satu izin bisa selesai dalam tiga hari, berarti tiga tahun hanya buat (mengurus) izin. Jadi, ini ketidakefektifan kita terhadap usaha hulu migas," tutur Bahlil.
Baca Juga
Bahlil Tekankan Pengelolaan Sumber Daya Alam Harus Utamakan Rakyat dan Negara
Bahlil menjelaskan, layanan perizinan di ESDM sudah melalui Online Single Submission (OSS), namun belum maksimal karena masih harus dilakukan simplifikasi. Karena itu, OSS akan dirapikan secara bertahap untuk mempercepat proses perizinan di Kementerian ESDM.
Hal lain yang akan ditata, kata dia, adalah porsi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Indonesia masih kekurangan 8,1 GW atau 8.100 MW, sehingga secara persentase masih kurang sekitar 8% dari target.
"(Bauran EBT) kita yang harusnya sudah 23% di tahun depan, kita masih kurang sekitar 8,1 GW, itu sama dengan kurang lebih sekitar 8% kekurangan kita," ujar dia.