ESDM Ungkap Batu Bara Masih Punya Peran Mengisi Transisi Energi
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah Indonesia saat ini sedang mendorong energi baru terbarukan (EBT) untuk menuju masa depan yang lebih hijau dengan target net zero emission (NZE) 2060. Namun, bukan berarti penggunaan batu bara akan ditinggalkan secara total.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana menyebutkan, batu bara masih memiliki peran dalam mengisi masa transisi energi. PLTU batu bara akan beralih menggunakan teknologi CCS/CCUS untuk menangkap dan menyimpan karbon.
Selain itu, Dadan menyebut, batu bara juga akan diolah menjadi produk turunan seperti dimethyl ether (DME) yang lebih ramah lingkungan untuk keperluan rumah tangga.
Baca Juga
Dorong Logistik Batu Bara Nasional, KAI Genjot Kapasitas di Jalur Sumbagsel
"Transisi energi itu bukan bagaimana kita mempercepat pensiunnya batu bara, tetapi bagaimana kita mendorong pemanfaatan energi yang bersih seperti pembangkit-pembangkit energi terbarukan yang sumbernya ada di kita," kata Dadan dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (7/8/2024).
Menurut Dadan, program pensiun dini PLTU batu bara menjadi sorotan dalam upaya mencapai target NZE di 2060. Sebagai contoh, PLTU Cirebon Unit 1 akan dipensiunkan lebih awal tujuh tahun dari jadwal semula.
Untuk menggantikan kapasitas yang hilang, pemerintah akan mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan (EBT), seperti PLT Panas Bumi, PLT Surya, dan PLT Bayu.
Baca Juga
Muhammadiyah Ungkap Alasan Bersedia Terima Tawaran Pemerintah Kelola Tambang Batu Bara
“Di sisi lain, batu bara masih menopang penyediaan energi nasional kita. Produksi batu bara tahun 2023 sebesar 775 juta ton atau 112% dari target 2023 (695 juta ton). Pemanfaatan domestik sebesar 213 juta ton atau 121% dari target (177 juta ton),” papar dia.
Dengan produksi batu bara yang mencapai 775 juta ton pada tahun 2023, Dadan menyampaikan, PNBP subsektor minerba berhasil mencapai realisasi sebesar Rp 172,66 triliun atau sebesar 118,41% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 146,07 triliun.
"Kita ingin mendorong supaya program hilirisasi yang sudah berjalan sangat baik sekarang itu tetap dan produksinya juga akan menjadi semakin green atau bersih," terangnya.